Info Kabar Mandalika

Ketua TP PKK NTB Tekankan Perencanaan Pembangunan Memiliki Dampak Nyata bagi Kelompok Rentan

PEMERATAAN: Sinta Agathia M Iqbal menekankan agar perencanaan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan.

KabarMandalika – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia M Iqbal menekankan agar perencanaan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (7/4).

Dalam forum yang digelar oleh Bappeda Provinsi NTB bekerja sama dengan Program SKALA tersebut, Hj. Sinta menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih membelenggu masyarakat di akar rumput.

Berbagai persoalan sosial tersebut mulai dari isu perempuan hingga perlindungan pekerja migran.

Hj. Sinta memaparkan potret tantangan di lapangan, di mana akses pendidikan dan ekonomi masih menjadi kendala utama yang memicu pernikahan anak.

“Banyak anak perempuan kita terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, yang kemudian berujung pada pernikahan dini. Ini adalah siklus yang harus kita putus bersama,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menaruh perhatian serius pada penyandang disabilitas yang masih menghadapi hambatan aksesibilitas di fasilitas publik serta terbatasnya peluang kerja di sektor formal.

Selain itu, katanya, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya juga menjadi poin krusial.

Terutama terkait literasi keuangan dan pengasuhan anak agar tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang layak guna mencegah stunting.

Guna mengatasi kompleksitas persoalan tersebut, Hj. Sinta mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinkronisasi program.

Ia menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak bisa dilakukan secara seragam karena karakter masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki perbedaan yang signifikan.

”Prinsip No One Left Behind. Jangan hanya menjadi jargon. Kita harus mencari gerakan yang realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya di masing-masing daerah,” tegasnya.

Sebagai pimpinan di berbagai organisasi seperti TP PKK, LKKAS, dan pembina Posyandu, ia berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program inklusi sosial ke dalam lini kerja hingga ke tingkat desa agar kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nama “Tembang Pugis” sengaja dipilih untuk merawat nilai-nilai lokal. “Tembang” diartikan sebagai suara dari pinggiran yang harus didengar, sementara “Pugis” (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial) diibaratkan seperti anyaman tradisional NTB yang menyatukan berbagai elemen

Kegiatan TEMBANG PUGIS 2026 ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana kelompok rentan dilibatkan langsung dalam Fokus Grup Diskusi (FGD).

Hasil rumusan dari kelompok disabilitas, perempuan, anak, dan buruh migran ini kemudian akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di tahun mendatang.

Pelayanan RSUP NTB Kategori “Sangat Baik”

KabarMandalika – Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB berada dalam posisi memuaskan. Ini yang membuat rumah sakit tersebut masuk dalam kategori pelayanan “Sangat Baik”.

Pelayanan yang baik itu meliputi perilaku petugas, prosedur dan komitmen pelayanan berada di performa positif.

Hal tersebut diharapkan terus dipertahankan dan dilakukan perbaikan signifikan pada kecepatan pelayanan dalam waktu tunggu pendaftaran, dokter, dan obat serta efisiensi birokrasi dan kenyamanan fasilitas.

“Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit”, ungkap Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, Pelaksana Tugas Direktur RSUP.

Dikatakannya, kompleksitas kasus kesehatan dan upaya memperbaiki layanan ini seharusnya sudah tercermin dalam data indeks kepuasan masyarakat maupun akreditasi rumah sakit.

Namun demikian, peningkatan sarana dan prasarana termasuk penyehatan keuangan rumah sakit menjadi hal strategis dalam pemenuhan ekspektasi masyarakat pada rumah sakit ini.

Manajemen RSUP NTB menyadari hal ini untuk menjaga kualitas dengan evaluasi dan peningkatan performa. Misalnya pelayanan poliklinik seperti Onkologi dengan empat subspesialis, menaikkan tingkat kunjungan masyarakat.

Begitupula dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pelayanan rawat inap dan rawat jalan untuk penyakit berat yang harus terus dijawab oleh rumahsakit dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas.

Untuk pemerataan layanan kesehatan diluar Lombok, RSUP sebagai pembina terus mengejar kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas layanan ketika rumahsakit daerah dinaikkan level akreditasinya.

“Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUP sudah melakukan MoU dengan kabupaten/ kota”, tambahnya.

Dalam hal pelayanan, RSUP sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A) mengacu pada Pergub 37 dan Pergub yang mengatur fleksibilitas sebagai badan layanan usaha daerah (BLUD) serta Pergub 19/2025 tentang standar pelayanan minimal dengan jumlah 758 tempat tidur, 2.666 sumberdaya manusia, 113 layanan.

Dalam periode 2024 sampai 2025, kinerja keuangan dengan skor 76,2 (kategori baik) pada 2024 menjadi 53,3 yang harus terus didorong dari target pendapatan BLUD Rp 700 miliar terealisasi 123,7 miliar (17, 6 persen pada Maret 2026), dengan total penerimaan RSUP sampai Maret ini sebesar 169,8 miliar termasuk potensi penerimaan dari beberapa revenue center termasuk didalamnya kompetensi sunberdaya tenaga medis.

Sementara capaian belanja sebesar 7,34 persen atau Rp 102 miliar pada triwulan pertama 2026.
Dari belanja anggaran DBHCHT sebesar Rp 21,6 miliar, RSUP sudah merencanakan beberapa program prioritas.

Sedangkan kinerja non keuangan, beberapa capaiannya seperti skor standar pelayanan minimal periode Januari sampai Februari 2026 di masing masing manajemen di pelayanan, keuangan, SDM dan operasional diatas 70 persen bahkan 90 persen.

Terkait intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, Direktur RSUP yang juga Kepala Dinas Kesehatan ini mengatakan, Indeks Kesehatan Desa (IKD) akan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinannya dan intervensi stunting dalam hal pemenuhan gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan dan hal lain yang relevan dengan intervensi sektor kesehatan.

“Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini”, sebut dokter Fikri.

Indikator basis data dalam IKD diantaranya usia warga desa dengan rentang tertentu, data pengguna JKN, ibu hamil, menyusui, bayi dan balita serta status gizi dan pola asuh yang disebabkan kemiskinan.

Perkuat Kapasitas Guru melalui Kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB, IOA, dan Dunia Usaha

KabarMandalika – Pemprov NTB bersama Indonesian Overseas Alumni (IOA) menggelar Charity Night 2026 di Auditorium Raodah Bank NTB Syariah, Senin (6/4).

Ini sebagai langkah konkret menggalang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas guru, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak lagi dapat bergantung pada pemerintah semata.

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu gerakan bersama membangun pendidikan yang berkelanjutan.

Tema utama kegiatan ini adalah penguatan kapasitas guru di Lombok melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, IOA, dan dunia usaha.

Upaya penguatan ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan berbasis kemitraan.

Program ini akan difokuskan pada tahap awal di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara, dengan pendekatan peningkatan kompetensi, pendampingan, serta penguatan ekosistem pembelajaran.

Selanjutnya, program akan diperluas secara bertahap ke kabupaten/kota di NTB dalam kurun lima tahun ke depan.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa guru merupakan kunci utama dalam menentukan arah kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah. Guru adalah ujung tombak yang bekerja dengan ketulusan luar biasa, bahkan melampaui kewajibannya.

“Karena itu, penguatan kapasitas guru menjadi prioritas utama kami di NTB,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak.

“Melalui malam amal ini, kami mengajak semua elemen untuk terlibat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tambah Gubernur.

“Kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegasnya lagi.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB juga memberikan kontribusi pribadi sebesar Rp 25 juta sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberlanjutan program.

Dia juga megaskan bahwa inisiatif ini bukan sekedar kegiatan amal, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar kegiatan amal, tetapi investasi masa depan. Program ini akan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem pendidikan.

“Kami membuka diri bagi siapa pun yang ingin terlibat. Semakin besar kolaborasi yang terbangun, semakin luas dampak yang bisa kita hadirkan bagi pendidikan NTB,” tambahnya.

Charity Night 2026 disebut menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Yaitu penegasannbahwa penguatan kapasitas guru bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Diskominfotik NTB Gelar Forum Perangkat Daerah, Dorong Integrasi Sistem dan Satu Data

KabarMandalika – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat perencanaan serta mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital di NTB.

Forum tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mitra pembangunan serta mendapatkan dukungan dari Tim Ahli Gubernur, termasuk Adhar Hakim, yang turut memberikan arahan strategis dalam penguatan kebijakan Kominfo ke depan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan digital daerah.

Dirinya mengungkapkan bahwa transformasi digital di Provinsi NTB masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar,.

Diantaranya fragmentasi sistem dan data antar perangkat daerah, lemahnya integrasi aplikasi serta belum optimalnya implementasi Satu Data.

“Kita harus jujur bahwa masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal,” tegas Aka sapaan akrabnya.

Selain itu, komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis dan terukur. Sementara kesenjangan infrastruktur serta literasi digital juga masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan publik berbasis digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan tahun 2027.

Pertama, penguatan SPBE terintegrasi melalui arsitektur sistem lintas sektor.

Kedua, percepatan Satu Data Daerah dengan penguatan tata kelola dan peran walidata.

Kemudian transformasi komunikasi publik menuju komunikasi strategis berbasis narasi pembangunan.

Fokus keempat penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, termasuk literasi digital masyarakat dan ASN.

Terakhir penguatan statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Ahsanul Halik menekankan bahwa kualitas data menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan.

“Bagaimana mungkin kita merencanakan pembangunan jika data sektoral yang kita miliki masih diragukan kualitasnya. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas,” jelas Ahsanul.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan target pada tahun 2027, 80 persen aplikasi perangkat daerah harus terintegrasi.

Kebijakan ini diambil untuk mengakhiri praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.

Selain integrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Langkah konkret telah dilakukan, termasuk penguatan keamanan pada ruang-ruang strategis pimpinan daerah guna memastikan sistem informasi terlindungi dari potensi gangguan.

Di sisi lain, peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mencapai kategori informatif dalam waktu lebih cepat serta penguatan Indeks Pembangunan Statistik untuk memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.

Dinas Kominfotik NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi sistem dan data.

Ke depan, setiap perangkat daerah tidak diperkenankan lagi mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegas Ahsanul.

Selain itu, indikator kinerja perangkat daerah ke depan juga akan menitikberatkan pada kemampuan menghasilkan data yang cepat, tepat, dan berkualitas sebagai bagian dari implementasi Satu Data.

Sekretaris Dinas Kominfotik NTB Mujaddid Muhas menambahkan, bahwa forum ini merupakan bagian dari inovasi perencanaan yang bertujuan mengonsolidasikan program kerja antar perangkat daerah.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan program kerja, sekaligus menghimpun masukan dari seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun stakeholder dan mitra kerja,” ujarnya.

FGD Nyangkar Carik di Lombok Utara Angkat Tema “Menata Ulang Ruang, Menguatkan Kembali Adat Bayan”

KabarMandalika – Pemprov NTB mendorong langkah strategis menata ulang ruang sekaligus menguatkan kembali nilai adat Bayan melalui pendekatan Nyangkar Carik.

Pendekatan ini sebagai respon atas perubahan kawasan yang kian cepat dan berpotensi menggerus identitas budaya.

Pendekatan ini dibungkus dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pendayagunaan Ruang Publik bertema “Nyangkar Carik: Menata Ulang Ruang, Menata Ulang Nilai” yang digelar Pemprov NTB.

Kegiatan ini inisiatif Ari Garmono selaku penerima manfaat Dana Indonesia, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar, perwakilan Dinas Kebudayaan NTB, pejabat fungsional ahli cagar budaya, Camat Bayan, serta tokoh adat, tokoh budaya, dan masyarakat adat Bayan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa perubahan fungsi kawasan Labuan Carik dari ruang sakral dan historis menjadi ruang ekonomi dan logistik harus diimbangi dengan penataan berbasis nilai.

“Labuan Carik yang dahulu memiliki makna historis dan spiritual, kini perlahan berubah menjadi ruang ekonomi. Jika tidak ditata, kawasan ini berpotensi kehilangan identitasnya,” ujarnya.

Ia menilai masyarakat adat Bayan saat ini menghadapi tiga krisis utama. Yakni krisis ruang, krisis nilai, dan krisis kelembagaan.

Krisis tersebut ditandai dengan hilangnya makna ruang sakral, melemahnya pranata adat, terputusnya praktik ritual seperti Selamat Labuan dan memudarnya peran kelembagaan adat seperti Amaq Lokak Syahbandar

“Ekonomi hari ini hidup, tetapi adat hidup segan mati tak mau. Ruang-ruang yang ada tidak lagi memiliki makna selain untuk kepentingan ekonomi,” tegasnya.

Melalui pendekatan Nyangkar Carik, Pemprov NTB mendorong rekonstruksi tata ruang berbasis budaya melalui zonasi kawasan, meliputi zona sakral, zona sosial-budaya, dan zona ekonomi.

Penataan ini menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa menghilangkan identitas ruang.

“Kalau kita tidak menetapkan batas hari ini, maka yang akan menetapkan adalah pasar. Dan ketika pasar yang menentukan, adat tidak lagi punya ruang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memperkuat adat, bukan mengambil alih perannya.

“Pemerintah tidak boleh mengambil alih adat. Adat harus tetap menjadi fondasi, sementara pemerintah memperkuat dan memfasilitasi,” tegas Ahsanul Khalik.

Selain ruang, penguatan adat dilakukan melalui revitalisasi kelembagaan dan sistem sosial. Termasuk pengaktifan kembali peran Syahbandar Adat, penguatan awik-awik, serta penghidupan kembali praktik ritual dan pendidikan adat.

“Ini bukan romantisme masa lalu, tetapi memastikan nilai tetap hidup dalam perubahan,” jelasnya.

FGD berlangsung dinamis dan partisipatif. Masyarakat adat Bayan menyampaikan berbagai masukan yang mendalam dan kontekstual terkait kondisi riil di lapangan.

Diskusi berkembang dari isu konseptual menuju langkah konkret penataan kawasan berbasis budaya dan penguatan kelembagaan adat.

Gubernur NTB Lalu Iqbal Ajak Muslimat NU jadi Benteng Utama Nilai Keluarga

Gubernur NTB Lalu Iqbal Ajak Muslimat NU jadi Benteng Utama Nilai Keluarga

KabarMandalika – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya peran perempuan sebagai tiang penyangga peradaban dan ketahanan keluarga.

Hal ini disampaikan Lalu Iqbal dalam acara Pelantikan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) se-NTB yang di Hotel Lombok Raya, Mataram, Minggu (5/4).

Pada kesempatan itu, Gubernur menyoroti dinamika hubungan suami-istri melalui perspektif spiritual.

Ia menyebut bahwa dalam konsep keluarga, laki-lakil yang mencari ketenangan dan keteduhan dari sosok perempuan.

”Secara fisik laki-laki mungkin lebih kuat, tetapi secara psikis, perempuan jauh lebih kuat. Ibu-ibu adalah sumber keteduhan bagi suami, anak-anak, bahkan bagi peradaban kita,” ujar Lalu Iqbal.

Gubernur mengkhawatirkan adanya degradasi nilai keluarga yang memicu berbagai persoalan sosial di NTB, mulai dari pernikahan usia dini hingga peredaran narkoba.

Ia berkaca pada kampanye “Back to Family Value” yang pernah dibawa Barack Obama, sebagai bukti bahwa negara maju sekalipun akan kembali mencari kekuatan pada unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

”Penjaga kedaulatan kita bukan hanya aparat, tetapi Muslimat NU adalah garda terdepan penjaga nilai-nilai keluarga. Jika Muslimat NU bergerak menjaga pondasi ini, maka separuh dari persoalan sosial di NTB insya Allah akan terselesaikan,” tegasnya.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pengurus Muslimat NU yang baru untuk bersinergi membangun NTB yang makmur dan mendunia, yang dimulai dari ketahanan rumah tangga.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Dr. (HC). Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., memberikan apresiasi mendalam atas pengabdian Muslimat NU selama delapan dekade.

Ia menekankan bahwa tema Harlah ke-80, “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban,” bukan sekadar slogan, melainkan peta jalan (roadmap) bagi organisasi.

”Muslimat NU harus terus menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Kemandirian ekonomi dan penguatan tradisi aswaja adalah benteng utama kita menghadapi gempuran budaya luar,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, terkait ketahanan keluarga merupakan pilar utama menuju Indonesia Emas.

Karena itu, Khofifah mengingatkan para kader Muslimat NU bahwa tantangan saat ini masuk langsung ke kamar-kamar rumah melalui gadget, sehingga peran pengawasan ibu menjadi sangat vital.

”Keluarga adalah benteng pertama. Jika benteng ini rapuh, maka pertahanan bangsa juga akan goyah. Muslimat NU harus hadir untuk memastikan tradisi luhur tetap terjaga namun tetap mandiri secara ekonomi agar keluarga semakin berdaya,” tuturnya.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya adaptasi digital bagi para kader Muslimat tanpa meninggalkan akar identitas sebagai santri.

Menurutnya, kemandirian yang dimaksud mencakup kemandirian berpikir, perempuan dan perlindungan anak.

Pemda Lombok Utara Bangun Fondasi Kerja Terukur untuk Tekan Perkawinan Anak

KabarMandalika – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) membangun fondasi kerja terukur dalam menekan perkawinan anak. Hal ini ditandai dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

SOP dibuat dengan lebih mudah dijangkau, bahkan mampu menjangkau hingga tingkat desa.

Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri mengatakan, ini menunjukkan bahw upaya menekan angka perkawinan anak di Lombok Utara bergerak ke arah yang lebih sistematis.

Melalui SOP ini, langkah yang ditempuh tidak lagi sebatas kampanye dan edukasi yang lebih sering bersifat imbauan.

Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi menambahkan, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai meninggalkan pendekatan reaktif menuju sistem yang lebih terstruktur dan terukur.

Kata dia, persoalan perkawinan anak bukan isu yang berdiri sendiri. Tapi berkaitan erat dengan kasus putus pendidikan, risiko kesehatan ibu dan anak, hingga lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Karena itu, menurut Kusmalahadi, penanganannya tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Kusmalahadi menyebut, fenomena perkawinan anak berkaitan erat dengan masa depan generasi. Artinya, membutuhkan penanganan serius. Yaitu ditangani secara jelas, terukur, dan kolboratif.

Selama ini, banyak upaya pencegahan berhenti di level wacana karena tidak memiliki pijakan operasional yang sama di lapangan. Karena itu, sangat penting adanya SOP yang memungkinkan untuk dijalani di tingkat paling bawah.

Tim Kemenag Loteng Sidak ke 24 Titik di Hari Pertama Kerja

KabarMandalika – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB Dr. H. Zamroni Aziz kerap menekankan sikap disiplin kepada jajarannya.

Hal tersebut bahkan sering disampaikan Zamroni Aziz di berbagai kesempatan. Di samping, dia juga mewanti-wanti jajarannya untuk mengedepankan Sinergi, Inovasi, hingga, Pelayanan Prima dan Moderasi Beragama.

Menindaklanjuti penekanan itu, Kemenag Loteng di hari pertama masuk kerja, langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak).

Tidak main main dalam sehari saja, tim Kemenag Loteng menyasar 24 titik lembaga pendidikan dan instansi di bawah naungan Kemenag.

Kepala Kemenag Loteng H. Lalu Syahdi menyebut, di antara 24 titik yang disidak adalah MIN 1 Loteng dan MIN 2 Loteng.

Kemudian turun ke MIN 3 Loteng di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, dan MIN 4 di Desa Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah Loteng.

Selanjutnya di MTsN 1 Loteng di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, MTsN 2 Loteng di Jelantik, Kecamatan Jonggat. MTsN 3 Loteng di Kuta, Kecamatan Pujut.

Selanjutnya di MAN 1 Loteng di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, MAN 2 Loteng di Jelantik, Kecamatan Jonggat dan MAN 3 Loteng di Sengkol, Kecamatan Pujut.

“Lokasi di atas semuanya masuk lembaga pendidikan di bawah binaan kemenag,” ujarnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak luput dari kunjungan tim sidak Kemenag Loteng. Masing masing KUA Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Timur, Praya Barat dan Praya Barat Daya.

Selanjutnya KUA Pringgarata, Pujut, Jonggat, Batukliang, Batukliang Utara, Janapria dan KUA Kopang Loteng.

“Sidak ini bertujuan untuk melihat secara langsung aktifitas dan pelayanan serta tingkat kehadiran di hari pertama masuk kantor,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk memaksimalkan jalannya sidak tersebut, pihaknya membagi menjadi beberapa tim.

“Apa yang kita lakukan ini, salah satu langkah mendukung jargon bapak Kanwil Kemenag NTB di luar jargon Ikhlas Beramal dan memastikan secara langsung tingkat kehadiran pegawai di masing masing Satuan Kerja di hari pertama,” tutupnya.

Sempat Dikeluhkan Warga, Kafe di Lombok Utara Ditutup

KabarMandalika– Kafe yang sempat dikeluhkan warga di Dusun Gereneng, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara akhirnya ditertibkan Rabu (25/3).

Penertiban ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait aktivitas usaha yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Penertiban melibatkan unsur pemerintah kecamatan, Satpol PP, jajaran kepolisian dari Polres Lombok Utara, TNI, pemerintah desa, hingga tokoh masyarakat setempat.

Sebelum turun ke lokasi, seluruh personel mengikuti apel kesiapan di halaman Kantor Camat Bayan.

Setelah itu, petugas bergerak menuju lokasi kafe dan melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha.

Dalam proses tersebut, pemilik kafe bersedia kafenya secara permanen. Setelah diberikan penjelasan, pemilik tidak keberatan,” kata Kapolsek Bayan IPTU I Wayan Ciptanaya.

Selain penutupan, petugas juga melakukan penggeledahan di lokasi.

Sejumlah barang bukti berupa minuman tradisional serta minuman beralkohol berhasil diamankan.

Ciptanaya mengatakan, langkah penertiban ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Keberadaan kafe tersebut dinilai meresahkan warga karena aktivitas yang tidak sesuai norma dan berpotensi mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus memantau kafe tersebut. Jika kembali beroperasi, kepolisian akan mengambil tindakan tegas.

“Tentu dengan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait,” katanya.

Silaturahmi dengan MAS, Gubernur Iqbal Tekankan Filosofi Kepemimpinan Orang Sasak

KabarMandalika – Gubernur Provinsi NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya filosofi hidup masyarakat Sasak dalam menjalankan kepemimpinan daerah.

Hal itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Majelis Adat Sasak (MAS) di kediaman tokoh Sasak sekaligus mantan gubernur HL Serinata, di Mataram, Senin (23/3).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa orang Sasak memiliki prinsip mengayomi semua golongan.

Menurutnya, nilai tersebut menjadi landasan dalam memimpin NTB agar seluruh masyarakat merasakan kehadiran pemimpin yang adil dan merangkul semua pihak.

“Sebagai orang Sasak, saya ingin menjadi bapak, orang tua, sekaligus rumah bagi semua orang—baik dari Bali, Dompu, Bima, maupun Sumbawa,” ujarnya.

Iqbal menambahkan, filosofi Sasak juga mengajarkan pengendalian diri serta kebijaksanaan yang luas.

Ia mengibaratkan kedalaman kebijaksanaan tersebut seperti Samudera Hindia dan ketinggiannya seperti Gunung Rinjani.

Dalam implementasi kebijakan, Pemprov NTB pada tahun pertama kepemimpinannya lebih banyak mengarahkan pembangunan ke Pulau Sumbawa.

Hal ini, menurutnya, sebagai bentuk komitmen bahwa kepemimpinan dari suku Sasak tidak bersifat eksklusif, melainkan memberi ruang yang adil bagi seluruh wilayah.

Sejumlah program pembangunan pun dipaparkan, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan untuk membuka akses daerah terisolasi seperti Batu Rotok, Batu Dulang, dan Lenangguar, hingga penguatan konektivitas wilayah utara melalui Samota sampai ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Dompu.

Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi meningkatkan status RS Manambai dan RSUD Bima menjadi rumah sakit tipe B.

Sementara dalam penanganan kemiskinan, Pemprov meluncurkan program Desa Berdaya yang menyasar 106 desa melalui pendataan ulang dan pemberdayaan dengan dukungan dana stimulan sebesar Rp500 juta per desa.

Selain itu, sektor ketahanan pangan diperkuat melalui rencana pembangunan 900 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menggerakkan suplai pangan lokal.

Di bidang pariwisata, pemerintah juga mendorong peningkatan konektivitas penerbangan serta pembenahan destinasi wisata di NTB.

Sementara itu, tokoh Sasak, Sajim Sastrawan, menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal menuju visi NTB Makmur Mendunia.

Ia mengatakan, MAS saat ini masih menahan diri untuk memberikan rekomendasi pembangunan agar gubernur memiliki pengalaman lebih dalam memimpin.

“Baik manis maupun pahitnya kepemimpinan perlu dirasakan terlebih dahulu, agar ke depan bisa bersama-sama memperkuat jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Ketua MAS NTB Lalu Winengan, juga berharap kepemimpinan dari kalangan Sasak dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat Sasak dan NTB secara umum.

PILIHAN EDITOR

TOPIK TERHANGAT

Berita Terbaru