KabarMandalika – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat perencanaan serta mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital di NTB.
Forum tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mitra pembangunan serta mendapatkan dukungan dari Tim Ahli Gubernur, termasuk Adhar Hakim, yang turut memberikan arahan strategis dalam penguatan kebijakan Kominfo ke depan.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan digital daerah.
Dirinya mengungkapkan bahwa transformasi digital di Provinsi NTB masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar,.
Diantaranya fragmentasi sistem dan data antar perangkat daerah, lemahnya integrasi aplikasi serta belum optimalnya implementasi Satu Data.
“Kita harus jujur bahwa masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal,” tegas Aka sapaan akrabnya.
Selain itu, komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis dan terukur. Sementara kesenjangan infrastruktur serta literasi digital juga masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan publik berbasis digital.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan tahun 2027.
Pertama, penguatan SPBE terintegrasi melalui arsitektur sistem lintas sektor.
Kedua, percepatan Satu Data Daerah dengan penguatan tata kelola dan peran walidata.
Kemudian transformasi komunikasi publik menuju komunikasi strategis berbasis narasi pembangunan.
Fokus keempat penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, termasuk literasi digital masyarakat dan ASN.
Terakhir penguatan statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Ahsanul Halik menekankan bahwa kualitas data menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan.
“Bagaimana mungkin kita merencanakan pembangunan jika data sektoral yang kita miliki masih diragukan kualitasnya. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas,” jelas Ahsanul.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan target pada tahun 2027, 80 persen aplikasi perangkat daerah harus terintegrasi.
Kebijakan ini diambil untuk mengakhiri praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.
Selain integrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
Langkah konkret telah dilakukan, termasuk penguatan keamanan pada ruang-ruang strategis pimpinan daerah guna memastikan sistem informasi terlindungi dari potensi gangguan.
Di sisi lain, peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mencapai kategori informatif dalam waktu lebih cepat serta penguatan Indeks Pembangunan Statistik untuk memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.
Dinas Kominfotik NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi sistem dan data.
Ke depan, setiap perangkat daerah tidak diperkenankan lagi mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegas Ahsanul.
Selain itu, indikator kinerja perangkat daerah ke depan juga akan menitikberatkan pada kemampuan menghasilkan data yang cepat, tepat, dan berkualitas sebagai bagian dari implementasi Satu Data.
Sekretaris Dinas Kominfotik NTB Mujaddid Muhas menambahkan, bahwa forum ini merupakan bagian dari inovasi perencanaan yang bertujuan mengonsolidasikan program kerja antar perangkat daerah.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan program kerja, sekaligus menghimpun masukan dari seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun stakeholder dan mitra kerja,” ujarnya.
