Info Kabar Mandalika -

Arbeloa Kritik Wasit dan VAR, Madrid Merasa Dirugikan saat Hadapi Girona

KabarMandalika – Hasil La Liga pekan ke-31 kurang menguntungkan bagi Real Madrid kala bertemu Girona FC.

Dalam laga ini, Real.Madrid harus puas dengan hasil imbang dan membuat mereka kian jauh dari Barcelona yang berada di puncak klasemen.

Real Madrid saat ini belum bisa beranjak dari posisi Runner up klasemen sementara dengan raihan 70 poin.

Sementara Barcelona telah mengumpulkan 76 poin. Artinya, Real Madrid berada di posisi sulit mengunci gelar juara Liga Spanyol.

Hasil seri ini tidak hanya membuat El Real sulit mengejar Barcelona. Akan tetapi juga meninggalkan kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit di laga ini.

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa melontarkan kritik keras terhadap keputusan wasit dan VAR usai ditahan imbang Girona FC.

Arbeloa menilai timnya dirugikan setelah Kylian Mbappé tidak mendapatkan hadiah penalti meski dianggap dilanggar jelas di dalam kotak terlarang.

“Bagi saya, itu jelas penalti, di sini atau bahkan di bulan sekali pun. Ini hanya satu insiden lagi untuk ditambahkan ke dalam daftar. Pekan demi pekan, selalu ada kejadian seperti ini, itulah kenyataan yang kami hadapi,” ujar Arbeloa.

Menurutnya, insiden tersebut menjadi bukti masih adanya inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, baik oleh wasit di lapangan maupun melalui teknologi VAR.

Bakti Sosial Halal Bihalal, NU Desa Kabul Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Donor Darah

KabarMandalika — Rangkaian kegiatan Halal Bihalal yang digelar Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, diisi dengan bakti sosial. Yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah.

Ketua panitia Hafipul Akbar menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis serta menumbuhkan kepedulian untuk saling berbagi melalui donor darah,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Nurussalafiyah Desa Kabul ini terlaksana berkat kerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Dinas Kesehatan Lombok Tengah dan Puskesmas Batujangkih.

Sebanyak sekitar 50 warga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, baik untuk pemeriksaan kesehatan maupun donor darah.

Hafipul Akbar bersyukur karena antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi sejak kegiatan dimulai.

Selain sebagai bagian dari silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan ini juga bertujuan mempererat ukhuwah antarwarga serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Ketua Ranting NU Desa Kabul Abdul Rahman berharap kegiatan bakti sosial ini bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, ini komitmen bagi pengurus Ranting NU Desa Kabul berbuat lebih banyak lagi untuk kepentingan sosial masyarakat.

Untuk kegiatan Halal BI Halal, Abdul Rahman mengaku merupakan kegiatan rutin Ranting NU Desa Kabul setiap tahun.

BPSDMD NTB Sebut Telah Melaksanakan Berbagai Program dalam Implementasi Kebijakan Meritokrasi Birokrasi

KabarMandalika – Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB melaksanakan berbagai program dalam mengimplementasikan kebijakan meritokrasi birokrasi.

Di antara programnya adalah peningkatan sumberdaya manusia hingga manajemen talenta aparat sipil negara (ASN).

Kepala BPSDMD NTB HL Fathurrahman mengatakan, pasal awal tahun 2026 pihaknya melaksanakan pelatihan bagi pendamping Desa Berdaya.

Kemudian pernah melaksanakan capacity building untuk menyiapkan SDM mumpuni dalam melaksanakan program pusat seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Ada juga pelatihan untuk sertifikasi pengadaan barang dan jasa, pelatihan appraisal untuk barang atau aset milik daerah dan pelatihan penilai pajak untuk potensi pendapatan daerah”, jelasnya.

Terkait akreditasi BPSDM juga telah melaksanakan berbagai pelatihan kepemimpinan bagi administrator dan pengawas di kabupaten/ kota.

BPSDMD juga banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya yang sedang berlangsung dengan Universitas Terbuka.

Kerjasama meliputi sistem belajar daring, fasilitas, biaya sampai program beasiswa bagi ASN.

Adapula kerjasama dengan institusi luar daerah seperti Dinas Komdigi Surabaya, untuk program scholarship talent yang berkaitan dengan teknologi.

“Kunci updating sumberdaya adalah pelatihan dan fasilitas kebutuhan standar dan regulasi untuk penggalian talenta yang sesuai”, tambah Fathurrahman.

Pemprov NTB Abadikan MotoGP Mandalika dalam Diorama

KabarMandalika – Pemprov NTB mengarsipkan penyelenggaraan ajang internasional MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Langkah ini untuk memperkuat upaya pelestarian memori kolektif daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB telah mempersiapkan berbagai dokumentasi terkait event balap dunia tersebut kini.

Sejumlah dokumentasi MotoGP itu disiapkan untuk ditampilkan dalam bentuk diorama kearsipan.

Menariknya, tidak hanya berfokus pada pendokumentasian peristiwa, tetapi juga merekam perjalanan panjang kawasan Mandalika sebelum hingga sesudah menjadi tuan rumah ajang internasional.

MotoGP sendiri pertama kali digelar di Sirkuit Mandalika pada tahun 2022. Pada tahun 2026 ini akan kembali digelar pada Oktober mendatang.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Kearsipan, Khalik Saifullah mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam terkait sejarah kawasan Mandalika, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Saat ini kami berkolaborasi dengan ITDC, Dinas Kebudayaan, serta Dinas Pariwisata untuk memotret informasi, baik kehidupan masyarakat, proses pembangunan hingga transformasi sirkuit sekarang,” ujarnya.

Pemprov NTB akan menghadirkan ruang diorama kearsipan fisik yang menampilkan berbagai arsip MotoGP Mandalika.

Diorama ini akan menyajikan dokumentasi lengkap, mulai dari legenda lokal seperti Putri Mandalika, proses pembangunan sirkuit, hingga pelaksanaan event MotoGP dari seri pertama.

“Tempatnya sudah tersedia. Seluruh dokumentasi foto dan video sedang dalam proses otentifikasi untuk memastikan keaslian hak cipta sebelum dipublikasikan,” kata Saifullah.

Tak hanya berfokus pada MotoGP, diorama ini juga akan memuat berbagai arsip penting lainnya, termasuk peristiwa bersejarah dan budaya lokal NTB.

Konsep diorama dirancang dalam empat tema besar yang mencakup sejarah masa lampau seperti letusan Gunung Samalas, Rinjani, dan Tambora, hingga perkembangan NTB di masa kini.

Menurut Saifullah, penyusunan arsip ini memiliki nilai strategis sebagai sumber edukasi sekaligus mitigasi bencana bagi generasi mendatang.

“Kita harus menyiapkan informasi yang jelas untuk anak cucu kita. Kejadian gempa di Lombok Utara atau event MotoGP misalnya, mungkin sekarang bekasnya masih ada. Tapi 10-20 tahun lagi memori apa yang tersisa. Arsip ini penting untuk edukasi dan mitigasi bencana karena fenomena alam bersifat periodik,” jelasnya.

Selain diorama fisik, hasil pengumpulan arsip juga akan ditampilkan dalam Pameran Virtual Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dijadwalkan dapat diakses mulai 18 Mei mendatang.

Melalui platform ini, Pemprov NTB berharap dunia dapat melihat perjalanan Mandalika menjadi salah satu pusat perhatian global.

FIFA Selidiki Chant Anti-Muslim di Laga Spanyol vs Mesir

KabarMandalika – FIFA resmi membuka penyelidikan atas insiden chant bernada anti-Muslim yang terdengar dalam laga Spanyol melawan Mesir.

Nyanyian diskriminatif tersebut memicu kecaman luas dari berbagai pihak karena dinilai mencederai nilai sportivitas dan keberagaman dalam sepak bola.

Dalam pernyataannya, FIFA memastikan akan mengusut tuntas insiden tersebut melalui proses disipliner.

Imbasnya, Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) berpotensi menghadapi sanksi, mulai dari denda hingga penutupan sebagian area tribun stadion jika terbukti terjadi pelanggaran.

Tak hanya FIFA, Mossos d’Esquadra, unit kepolisian lokal di Barcelona, juga ikut menyelidiki kasus ini.

Otoritas setempat menilai nyanyian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan rasisme yang berpotensi masuk ranah pidana.

Sorotan juga datang dari para pemain. Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, mengecam keras kejadian tersebut.

Ia menyebut chant itu sebagai tindakan yang tidak menghormati dan sama sekali tidak bisa ditoleransi di dunia sepak bola.

Insiden ini kembali menjadi pengingat bahwa praktik diskriminasi masih menjadi tantangan serius dalam olahraga global.

FIFA menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk rasisme dan intoleransi demi menjaga integritas serta nilai inklusivitas dalam sepak bola.

Ketua TP PKK NTB Tekankan Perencanaan Pembangunan Memiliki Dampak Nyata bagi Kelompok Rentan

PEMERATAAN: Sinta Agathia M Iqbal menekankan agar perencanaan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan.

KabarMandalika – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia M Iqbal menekankan agar perencanaan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (7/4).

Dalam forum yang digelar oleh Bappeda Provinsi NTB bekerja sama dengan Program SKALA tersebut, Hj. Sinta menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih membelenggu masyarakat di akar rumput.

Berbagai persoalan sosial tersebut mulai dari isu perempuan hingga perlindungan pekerja migran.

Hj. Sinta memaparkan potret tantangan di lapangan, di mana akses pendidikan dan ekonomi masih menjadi kendala utama yang memicu pernikahan anak.

“Banyak anak perempuan kita terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, yang kemudian berujung pada pernikahan dini. Ini adalah siklus yang harus kita putus bersama,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menaruh perhatian serius pada penyandang disabilitas yang masih menghadapi hambatan aksesibilitas di fasilitas publik serta terbatasnya peluang kerja di sektor formal.

Selain itu, katanya, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya juga menjadi poin krusial.

Terutama terkait literasi keuangan dan pengasuhan anak agar tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang layak guna mencegah stunting.

Guna mengatasi kompleksitas persoalan tersebut, Hj. Sinta mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinkronisasi program.

Ia menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak bisa dilakukan secara seragam karena karakter masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki perbedaan yang signifikan.

”Prinsip No One Left Behind. Jangan hanya menjadi jargon. Kita harus mencari gerakan yang realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya di masing-masing daerah,” tegasnya.

Sebagai pimpinan di berbagai organisasi seperti TP PKK, LKKAS, dan pembina Posyandu, ia berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program inklusi sosial ke dalam lini kerja hingga ke tingkat desa agar kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nama “Tembang Pugis” sengaja dipilih untuk merawat nilai-nilai lokal. “Tembang” diartikan sebagai suara dari pinggiran yang harus didengar, sementara “Pugis” (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial) diibaratkan seperti anyaman tradisional NTB yang menyatukan berbagai elemen

Kegiatan TEMBANG PUGIS 2026 ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana kelompok rentan dilibatkan langsung dalam Fokus Grup Diskusi (FGD).

Hasil rumusan dari kelompok disabilitas, perempuan, anak, dan buruh migran ini kemudian akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di tahun mendatang.

Pelayanan RSUP NTB Kategori “Sangat Baik”

KabarMandalika – Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB berada dalam posisi memuaskan. Ini yang membuat rumah sakit tersebut masuk dalam kategori pelayanan “Sangat Baik”.

Pelayanan yang baik itu meliputi perilaku petugas, prosedur dan komitmen pelayanan berada di performa positif.

Hal tersebut diharapkan terus dipertahankan dan dilakukan perbaikan signifikan pada kecepatan pelayanan dalam waktu tunggu pendaftaran, dokter, dan obat serta efisiensi birokrasi dan kenyamanan fasilitas.

“Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit”, ungkap Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, Pelaksana Tugas Direktur RSUP.

Dikatakannya, kompleksitas kasus kesehatan dan upaya memperbaiki layanan ini seharusnya sudah tercermin dalam data indeks kepuasan masyarakat maupun akreditasi rumah sakit.

Namun demikian, peningkatan sarana dan prasarana termasuk penyehatan keuangan rumah sakit menjadi hal strategis dalam pemenuhan ekspektasi masyarakat pada rumah sakit ini.

Manajemen RSUP NTB menyadari hal ini untuk menjaga kualitas dengan evaluasi dan peningkatan performa. Misalnya pelayanan poliklinik seperti Onkologi dengan empat subspesialis, menaikkan tingkat kunjungan masyarakat.

Begitupula dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pelayanan rawat inap dan rawat jalan untuk penyakit berat yang harus terus dijawab oleh rumahsakit dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas.

Untuk pemerataan layanan kesehatan diluar Lombok, RSUP sebagai pembina terus mengejar kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas layanan ketika rumahsakit daerah dinaikkan level akreditasinya.

“Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUP sudah melakukan MoU dengan kabupaten/ kota”, tambahnya.

Dalam hal pelayanan, RSUP sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A) mengacu pada Pergub 37 dan Pergub yang mengatur fleksibilitas sebagai badan layanan usaha daerah (BLUD) serta Pergub 19/2025 tentang standar pelayanan minimal dengan jumlah 758 tempat tidur, 2.666 sumberdaya manusia, 113 layanan.

Dalam periode 2024 sampai 2025, kinerja keuangan dengan skor 76,2 (kategori baik) pada 2024 menjadi 53,3 yang harus terus didorong dari target pendapatan BLUD Rp 700 miliar terealisasi 123,7 miliar (17, 6 persen pada Maret 2026), dengan total penerimaan RSUP sampai Maret ini sebesar 169,8 miliar termasuk potensi penerimaan dari beberapa revenue center termasuk didalamnya kompetensi sunberdaya tenaga medis.

Sementara capaian belanja sebesar 7,34 persen atau Rp 102 miliar pada triwulan pertama 2026.
Dari belanja anggaran DBHCHT sebesar Rp 21,6 miliar, RSUP sudah merencanakan beberapa program prioritas.

Sedangkan kinerja non keuangan, beberapa capaiannya seperti skor standar pelayanan minimal periode Januari sampai Februari 2026 di masing masing manajemen di pelayanan, keuangan, SDM dan operasional diatas 70 persen bahkan 90 persen.

Terkait intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, Direktur RSUP yang juga Kepala Dinas Kesehatan ini mengatakan, Indeks Kesehatan Desa (IKD) akan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinannya dan intervensi stunting dalam hal pemenuhan gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan dan hal lain yang relevan dengan intervensi sektor kesehatan.

“Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini”, sebut dokter Fikri.

Indikator basis data dalam IKD diantaranya usia warga desa dengan rentang tertentu, data pengguna JKN, ibu hamil, menyusui, bayi dan balita serta status gizi dan pola asuh yang disebabkan kemiskinan.

Perkuat Kapasitas Guru melalui Kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB, IOA, dan Dunia Usaha

KabarMandalika – Pemprov NTB bersama Indonesian Overseas Alumni (IOA) menggelar Charity Night 2026 di Auditorium Raodah Bank NTB Syariah, Senin (6/4).

Ini sebagai langkah konkret menggalang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas guru, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak lagi dapat bergantung pada pemerintah semata.

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu gerakan bersama membangun pendidikan yang berkelanjutan.

Tema utama kegiatan ini adalah penguatan kapasitas guru di Lombok melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, IOA, dan dunia usaha.

Upaya penguatan ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan berbasis kemitraan.

Program ini akan difokuskan pada tahap awal di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara, dengan pendekatan peningkatan kompetensi, pendampingan, serta penguatan ekosistem pembelajaran.

Selanjutnya, program akan diperluas secara bertahap ke kabupaten/kota di NTB dalam kurun lima tahun ke depan.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa guru merupakan kunci utama dalam menentukan arah kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah. Guru adalah ujung tombak yang bekerja dengan ketulusan luar biasa, bahkan melampaui kewajibannya.

“Karena itu, penguatan kapasitas guru menjadi prioritas utama kami di NTB,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak.

“Melalui malam amal ini, kami mengajak semua elemen untuk terlibat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tambah Gubernur.

“Kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegasnya lagi.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB juga memberikan kontribusi pribadi sebesar Rp 25 juta sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberlanjutan program.

Dia juga megaskan bahwa inisiatif ini bukan sekedar kegiatan amal, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar kegiatan amal, tetapi investasi masa depan. Program ini akan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem pendidikan.

“Kami membuka diri bagi siapa pun yang ingin terlibat. Semakin besar kolaborasi yang terbangun, semakin luas dampak yang bisa kita hadirkan bagi pendidikan NTB,” tambahnya.

Charity Night 2026 disebut menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Yaitu penegasannbahwa penguatan kapasitas guru bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Diskominfotik NTB Gelar Forum Perangkat Daerah, Dorong Integrasi Sistem dan Satu Data

KabarMandalika – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat perencanaan serta mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital di NTB.

Forum tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mitra pembangunan serta mendapatkan dukungan dari Tim Ahli Gubernur, termasuk Adhar Hakim, yang turut memberikan arahan strategis dalam penguatan kebijakan Kominfo ke depan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan digital daerah.

Dirinya mengungkapkan bahwa transformasi digital di Provinsi NTB masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar,.

Diantaranya fragmentasi sistem dan data antar perangkat daerah, lemahnya integrasi aplikasi serta belum optimalnya implementasi Satu Data.

“Kita harus jujur bahwa masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal,” tegas Aka sapaan akrabnya.

Selain itu, komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis dan terukur. Sementara kesenjangan infrastruktur serta literasi digital juga masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan publik berbasis digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan tahun 2027.

Pertama, penguatan SPBE terintegrasi melalui arsitektur sistem lintas sektor.

Kedua, percepatan Satu Data Daerah dengan penguatan tata kelola dan peran walidata.

Kemudian transformasi komunikasi publik menuju komunikasi strategis berbasis narasi pembangunan.

Fokus keempat penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, termasuk literasi digital masyarakat dan ASN.

Terakhir penguatan statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Ahsanul Halik menekankan bahwa kualitas data menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan.

“Bagaimana mungkin kita merencanakan pembangunan jika data sektoral yang kita miliki masih diragukan kualitasnya. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas,” jelas Ahsanul.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan target pada tahun 2027, 80 persen aplikasi perangkat daerah harus terintegrasi.

Kebijakan ini diambil untuk mengakhiri praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.

Selain integrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Langkah konkret telah dilakukan, termasuk penguatan keamanan pada ruang-ruang strategis pimpinan daerah guna memastikan sistem informasi terlindungi dari potensi gangguan.

Di sisi lain, peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mencapai kategori informatif dalam waktu lebih cepat serta penguatan Indeks Pembangunan Statistik untuk memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.

Dinas Kominfotik NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi sistem dan data.

Ke depan, setiap perangkat daerah tidak diperkenankan lagi mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegas Ahsanul.

Selain itu, indikator kinerja perangkat daerah ke depan juga akan menitikberatkan pada kemampuan menghasilkan data yang cepat, tepat, dan berkualitas sebagai bagian dari implementasi Satu Data.

Sekretaris Dinas Kominfotik NTB Mujaddid Muhas menambahkan, bahwa forum ini merupakan bagian dari inovasi perencanaan yang bertujuan mengonsolidasikan program kerja antar perangkat daerah.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan program kerja, sekaligus menghimpun masukan dari seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun stakeholder dan mitra kerja,” ujarnya.

FGD Nyangkar Carik di Lombok Utara Angkat Tema “Menata Ulang Ruang, Menguatkan Kembali Adat Bayan”

KabarMandalika – Pemprov NTB mendorong langkah strategis menata ulang ruang sekaligus menguatkan kembali nilai adat Bayan melalui pendekatan Nyangkar Carik.

Pendekatan ini sebagai respon atas perubahan kawasan yang kian cepat dan berpotensi menggerus identitas budaya.

Pendekatan ini dibungkus dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pendayagunaan Ruang Publik bertema “Nyangkar Carik: Menata Ulang Ruang, Menata Ulang Nilai” yang digelar Pemprov NTB.

Kegiatan ini inisiatif Ari Garmono selaku penerima manfaat Dana Indonesia, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar, perwakilan Dinas Kebudayaan NTB, pejabat fungsional ahli cagar budaya, Camat Bayan, serta tokoh adat, tokoh budaya, dan masyarakat adat Bayan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa perubahan fungsi kawasan Labuan Carik dari ruang sakral dan historis menjadi ruang ekonomi dan logistik harus diimbangi dengan penataan berbasis nilai.

“Labuan Carik yang dahulu memiliki makna historis dan spiritual, kini perlahan berubah menjadi ruang ekonomi. Jika tidak ditata, kawasan ini berpotensi kehilangan identitasnya,” ujarnya.

Ia menilai masyarakat adat Bayan saat ini menghadapi tiga krisis utama. Yakni krisis ruang, krisis nilai, dan krisis kelembagaan.

Krisis tersebut ditandai dengan hilangnya makna ruang sakral, melemahnya pranata adat, terputusnya praktik ritual seperti Selamat Labuan dan memudarnya peran kelembagaan adat seperti Amaq Lokak Syahbandar

“Ekonomi hari ini hidup, tetapi adat hidup segan mati tak mau. Ruang-ruang yang ada tidak lagi memiliki makna selain untuk kepentingan ekonomi,” tegasnya.

Melalui pendekatan Nyangkar Carik, Pemprov NTB mendorong rekonstruksi tata ruang berbasis budaya melalui zonasi kawasan, meliputi zona sakral, zona sosial-budaya, dan zona ekonomi.

Penataan ini menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa menghilangkan identitas ruang.

“Kalau kita tidak menetapkan batas hari ini, maka yang akan menetapkan adalah pasar. Dan ketika pasar yang menentukan, adat tidak lagi punya ruang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memperkuat adat, bukan mengambil alih perannya.

“Pemerintah tidak boleh mengambil alih adat. Adat harus tetap menjadi fondasi, sementara pemerintah memperkuat dan memfasilitasi,” tegas Ahsanul Khalik.

Selain ruang, penguatan adat dilakukan melalui revitalisasi kelembagaan dan sistem sosial. Termasuk pengaktifan kembali peran Syahbandar Adat, penguatan awik-awik, serta penghidupan kembali praktik ritual dan pendidikan adat.

“Ini bukan romantisme masa lalu, tetapi memastikan nilai tetap hidup dalam perubahan,” jelasnya.

FGD berlangsung dinamis dan partisipatif. Masyarakat adat Bayan menyampaikan berbagai masukan yang mendalam dan kontekstual terkait kondisi riil di lapangan.

Diskusi berkembang dari isu konseptual menuju langkah konkret penataan kawasan berbasis budaya dan penguatan kelembagaan adat.

PILIHAN EDITOR

TOPIK TERHANGAT

Berita Terbaru